Berita Humas: “Dalam berbagai kesempatan, kami selalu mengutarakan keinginan ‘membangun’ jembatan, bukan tembok di UIN Mataram. Agar institusi ini dapat menebar manfaat kepada banyak golongan, ” Kutipan sambutan Prof. Dr. H. Masnun, M. Ag.

Ini disampaikan Rektor Uinma pada kesempatan Kunjungan Kerja Komisi VIII ke UIN Mataram dalam agenda “Dialog Bersama Sivitas Akademika UIN Mataram terkait Peningkatan Kualitas Pendidikan , Sarana dan Prasarana,” pada Jumat, 17 Desember 2021. Bertempat di Auditorium, dan dihadiri langsung oleh ketua Komisi VIII DPR RI, H. Yendri, S. Pt.

Rektor menjelaskan betapa strategis lokasi UIN Mataram di kawasan Nusa Tenggara dan Bali. Masyarakat Bali di barat NTB dihuni oleh mayoritas komunitas Hindu, sedangkan di timur ditempati oleh masyarakat Nasrani. NTB sebagai mayoritas muslim harus menjamin moderasi dalam beragama agar terus terjalin toleransi dan harmoni dalam tatanan hidupnya. Semua ini paling tepat dilakukan dengan menguatkan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian bagi masyarakat.

” Inilah mengapa UIN Mataram harus mendapat perhatian khusu dalam pembangunan. Baik dalam segi civitas dan sarana yang tersedia.” Sebut Rektor.

Dalam kesempatan ini Guru Nun sapaan akrab Rektor UIN Mataram, menyampaiakan sambutan hangat atas kehadiran Komisi VIII yang meluangkan waktu untuk hadir dan berdialog di Kampus Uinma.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII menanggapi sambutan rektor.

” Jika kami berjanji akan membantu maka kami akan bantu. Kami telah berjanji akan membantu UIN Mataram, maka kami akan usahakan.” Sebut H. Yendri dalam sambutannya.

Dirinya juga setuju bahwa UIN berada pada wilayah strategis multi etnis, yang harus mendapat perhatian khusus dalam pembangunan. Bukan saja dalam artian gedung, namun juga pembangunan orang-orang yang berada di lingkungan ini (UIN Mataram).

Ketua Komisi menutup sambutannya dengan sebuah ungkapan bijak.
” Jangan memaksa sama sesuatu yang memang berbeda, dan jangan memaksa berbeda sesuatu yang seharusnya sama”

Untaian ini disampaikan dalam konteks menjaga kerukunan antar umat beragama, juga multi etnis. Kita sama-sama berbangsa Indonesia dengan menganut keyakinan yang berbeda, sehingga tidak perlu dipaksa sama keyakinannya, dan tidak juga perlu keluar dalam bingkai Pancasila sebagai ideologi dasar negara.

Agenda ini juga dihadiri oleh Wakil Komisi VIII DPR RI, Hj. Diah Pitaloka, staf ahli, dan sederet pejabat lingkup kemenag RI, dan Ketua Kanwil Kemenag NTB. (Humas@Uinma)