Berita Humas: Rektor Universitas Islam Negeri Mataram Prof. Dr. H. Mutawali sangat mendorong sistem keterbukaan informasi publik sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya, termasuk Perguruan Tinggi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008, Kamis (02/08).

Prof. Mutawali menilai bahwa konstitusi Undang-undang no 14 tahun 2008 telah mengamanahkan untuk setiap badan layanan publik termasuk perguruan tinggi untuk memiliki unit pengelolaan informasi publik. Beliau menargetkan dalam waktu dekat akan merampungkan pembentukan PPID UIN Mataram seiring sudah dilantiknya kepala biro yang menangani langsung bagian humas dan kerjasama yaitu Bapak Drs. H. Subuhi, M. Pd.

Rektor telah menugaskan Kasubag Humas UIN Mataram untuk mengawal tahapan proses pembentukan PPID sejak setahun yang lalu, melalui tahapan membangun komunikasi dengan Komisi Informasi Provinsi NTB yang diperkuat dengan penandatanganan MOU, selanjutnya mengikuti workshop dan penyususnan SOP PPID yang dislenggarakan Sekjen Kemenag RI, dan sekarang masuk dalam klaster 135 Perguruan Tinggi percotohan PPID di Indonesia.

Ketua Komisi Informasi Pusat menyampaikan bahwa sebanyak 135 perguruan tinggi  tahun ini dipilih untuk berpartisipasi dalam kontestasi dan stimulasi penyediaan badan layanan publik, dengan tahapan mengikuti sosialisasi monev, pengisian kuisioner, penilaian dan presentasi yang selanjutnya diajukan oleh Komisi Informasi RI untuk mendapat anugrah Presiden RI.

Sosialisasi sistem PPID yang digelar hari Rabu di Kementerian Informasi dan Komunikasi Jl. Merdeka Barat Jakarta Pusat adalah untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik dan mendorong terbentuknya  PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Wallahu A’lam (Adita@humasuin).

%d blogger menyukai ini: